Sejarah Pesantren Darul Muttaqien: Dari Wakaf 1,8 Hektare hingga Berkembang

Cerita Darul Muttaqien bermula dari sebidang tanah wakaf seluas 1,8 hektar. Tanah itu diberikan oleh H. Mohamad Nahar (alm), mantan wartawan senior di Kantor Berita Antara. Beliau melihat kondisi masyarakat di sekitar Jabon Mekar yang saat itu memang cukup memprihatinkan, baik dari sisi ekonomi maupun keagamaan.

Sebelum mendirikan pesantren, Pak Nahar sebenarnya sudah pernah mencoba membantu lewat cara lain, yaitu mendirikan koperasi. Sayangnya usaha itu tidak berjalan mulus. Masyarakat sekitar kurang percaya, dan akhirnya koperasi itu bubar tanpa sisa apa-apa. Dari situ terlihat betapa sulitnya kondisi Desa Jabon Mekar di tahun 1980-an, dan betapa besar niat Pak Nahar untuk terus mencari jalan supaya daerah ini bisa berkembang.

Sebagai bagian dari tokoh Masyumi, Pak Nahar punya banyak kenalan di kalangan ulama dan aktivis dakwah. Beliau lalu berdiskusi dengan K.H. Muhammad Rusyad Nurdin soal niatnya mewakafkan tanah. Karena jaringan Masyumi waktu itu terhubung erat dengan Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), nama Pak Nahar pun sampai ke K.H. Sholeh Iskandar, yang saat itu menjabat ketua BKSPPI dan tinggal di Bogor, tidak jauh dari lokasi tanah.

Tahun 1986, tanah itu resmi diserahkan pengelolaannya kepada Kyai Sholeh Iskandar, dibantu oleh K.H. Taufik. Sempat ada niat menunjuk seseorang untuk memimpin pembangunan pesantren, tapi rencana itu terganjal kendala dan tidak jadi dilanjutkan.

Kyai Sholeh tidak menyerah begitu saja. Beliau kemudian menemui K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, tokoh Masyumi yang juga pendiri Pondok Pesantren Darunnajah di Jakarta. Dari sinilah titik terang mulai muncul. Kyai Manaf mempercayakan urusan ini kepada K.H. Mahrus Amin, yang juga aktif di Darunnajah, untuk mulai merintis pembangunan.

Kyai Mahrus-lah yang kemudian turun langsung mengurus tanah wakaf di Parung, termasuk membeli tambahan tanah seluas 300 meter persegi supaya lahan yang tadinya terpisah bisa tersambung jadi satu kesatuan.

Pembentukan Badan Wakaf pun dilakukan di rumah H. Nahar di Tanah Kusir, pada 12 April 1986. Dalam struktur awal ini, K.H. Sholeh Iskandar dan K.H. Abdul Manaf Mukhayyar berperan sebagai pengasuh, Kyai Mahrus Amin sebagai ketua, dan Ir. Mohamad Sutisna turut membantu di jajaran pengurus.

Selanjutnya, Kyai Rodja, yang saat itu masih mengabdi di Darunnajah, diberi amanah oleh Kyai Mahrus untuk memimpin langsung pembangunan pesantren, dengan dukungan penuh dari Kyai Manaf. Bersamaan dengan itu, Ustadz Shodiq Maqsudi juga ditugaskan untuk tinggal menetap dan mulai menghidupkan kegiatan di tanah wakaf tersebut.

Mencari orang-orang yang tepat untuk merintis pesantren ini memang tidak mudah. Prosesnya panjang dan penuh tantangan. Tapi kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil. Pada 5 Dzulhijjah 1408 H, bertepatan dengan 18 Juli 1988, Pondok Pesantren Darul Muttaqien resmi berdiri.

Semangat Kyai Rodja dalam memajukan pesantren ini terus terlihat dari tahun ke tahun. Berkat keuletannya, Darul Muttaqien terus berkembang hingga menjadi seperti sekarang.

Pada masa-masa awal, Darul Muttaqien masih berada dalam naungan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta sebagai filialnya. Demi kemandirian dan keberlanjutan pesantren ke depan, Kyai Manaf menyarankan agar Darul Muttaqien membentuk yayasan tersendiri. Maka, empat tahun setelah berdirinya, tepatnya pada 29 Januari 1992, Yayasan Darul Muttaqien pun resmi dibentuk dengan H. Mohamad Nahar sebagai ketua pertama.

Kepemimpinan yayasan kemudian berpindah tangan pada 27 Oktober 2002, ketika H. Mohamad Nahar mengundurkan diri dan digantikan oleh M. Lutfi Nahar, SE, berdasarkan hasil rapat anggota. Pergantian ini menjadi bukti bahwa pesantren sudah punya sistem organisasi yang berjalan, bukan sekadar mengandalkan sosok pendirinya saja.

Satu momen yang tidak kalah penting terjadi pada tahun 2003, yaitu pelaksanaan ikrar wakaf pesantren yang pertama. Peristiwa ini bukan sekadar formalitas. Setelah ikrar itu disaksikan masyarakat, status pesantren menjadi jelas: Darul Muttaqien bukan milik pribadi siapa pun, melainkan milik Allah dan umat Islam. Sejak saat itu, tanggung jawab menjaga dan mengembangkan pesantren pun menjadi tanggung jawab bersama, bukan lagi beban satu keluarga atau satu tokoh saja.

Kalau ditelusuri ulang, perjalanan panjang ini menunjukkan satu hal yang sederhana tapi penting: Darul Muttaqien tidak berdiri karena satu orang hebat, tapi karena banyak orang yang mau saling melanjutkan perjuangan orang sebelumnya, meski sering kali menemui jalan buntu di tengah jalan. Dari niat baik seorang wartawan yang gagal membangun koperasi, sampai ikrar wakaf yang mengokohkan status pesantren sebagai milik umat, semuanya menyambung jadi satu cerita panjang tentang kesabaran dan kepercayaan.